Tue, Mar 29th 2011, 09:03
JEURAM-Amren, warga Alue Ie Mameh, Kecamatan Kuala, dan Cut Rohani, warga Kuta Kumbang, Kabupaten Nagan Raya sejak dua hari terakhir dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat akibat diserang malaria. Sementara itu, Senin (28/3) Asmadi, warga Desa Kuta Kumbang, Kecamatan Seunagan, dirawat di ruang ICCU di rumah sakit akibat serangan Demam Berdarah Dengue (DBD).
Kepala RSUD Nagan Raya, dr Hasbi Quraisy yang dikonfirmasi Serambi , Senin kemarin membenarkan adanya ketiga warga setempat yang dirawat akibat diserang penyakit malaria dan demam berdarah. Namun seorang di antara pasiennya itu, yakni Asmadi, terpaksa dirawat di ruang ICCU dikarenakan kondisinya yang sangat parah dan tergolong kritis akibat terjangan demam berdarah.
Menurut dr Hasbi, pihaknya selaku tim medis hanya bisa memberikan penanganan dan perawatan kepada pasien yang dirawat, sedangkan penanganan dan pencegahan itu merupakan kewenangan intansi terkait. “Kondisi ketiga pasien ini masih parah dan harus terus dirawat, karena ketiganya positif diserang malaria dan demam berdarah,” tukasnya.
Ati, seorang anggota keluarga korban penyakit Malaria kepada Serambi, kemarin mengatakan serangan malaria dan demam berdarah di wilayah itu sebenarnya telah lama terjadi. Akan tetapi hingga kini, sama sekali tak ada penanganan dari pihak Dinas Kesehatan setempat guna melakukan pencegahan maupun penanganan lainnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Tien Saniatin yang berusaha dikonfirmasi Serambi, hingga berita ini ditulis sore kemarin sekitar pukul 15.32 WIB tak berhasil ditemui guna dimintai tanggapannya.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 19 Mei 2011
Rabu, 04 Mei 2011
Pembangunan Jembatan Alue Waki Dilaporkan ke Kapolda
Thu, Mar 24th 2011, 09:08
* Kapolres Nagan Raya: Tim Kita Sudah Turun
JEURAM - Masyarakat Desa Alue Waki, Kemukiman Gunong Kong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Rabu (23/3), resmi melaporkan kasus pembangunan jembatang rangka baja yang dilaksanakan pihak rekanan di kawasan pedalaman tersebut kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan.
Pasalnya, pembangunan proyek miliaran rupiah menggunakan dana APBA tahun 2010 di bawah pengelolaan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) itu dinilai sarat rekayasa dan tak sesuai dengan spesifikasi, sehingga jembatan penghubung yang sangat dibutuhkan warga itu kini telah miring dan nyaris ambruk ke sungai.
Dalam surat yang ditandatangani Keuchik Gampong Alue Waki, Raja Sati dan pelapor TR Wandi, yang tembusannya diterima Serambi, Rabu (23/3) menyebutkan, proyek lanjutan pembangunan jembatan rangka baja di kawasan pedalaman tersebut sangat meresahkan masyarakat setempat. Pasalnya, secara kasat mata jembatan tersebut sangat tak layak, serta janggal. Tiang jembatan telah miring, bahkan di sejumlah titik jembatan, juga tak dipasang baut serta berbagai kebutuhan lainnya.
Bahkan, tulis Raja Sati dan TR Wandi, sebelum hal itu dilaporkan kepada aparat kepolisian, sekitar dua pekan lalu, pihaknya telah mempertanyakan kepada pihak rekanan mengapa hal itu bisa terjadi. Akan tetapi keluhan warga tak ditanggapi sehingga sempat terjadinya hal-hal yang tak diinginkan antara masyarakat Gunong Kong dengan pihak rekanan pelaksana pembangunan.
Apalagi di lokasi proyek tersebut, tulis mereka, sama sekali tak terdapat papan nama proyek sehingga pembangunan jembatan itu tak bisa diakses oleh masyarakat apakah telah sesuai ataupun belum. Apalagi proyek tersebut telah lama dikerjakan sejak tahun 2010 lalu dan hingga kini belum rampung.
“Karena kami ingin kejelasan, makanya kasus ini kami laporkan ke Kapolda Aceh supaya segera diturunkan tim, guna mengetahui apakah pembangunan jembatan ini telah sesuai ataupun belum sekaligus dilakukan penyelidikan,” katanya.
Turunkan tim
Secara terpisah, Kapolres Nagan Raya AKBP Drs Ari Soebijanto yang dikonfirmasi Serambi, kemarin mengaku telah mendapatkan surat laporan yang dikirimkan masyarakat dan Keuchik Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, terkait pembangunan jembatan rangka baja di wilayah pedalaman tersebut.
Kapolres mengatakan, untuk menindaklanjuti keluhan dan laporan warga itu, ia telah menurunkan tim polisi ke lapangan guna memastikan laporan masyarakat, sehingga pihaknya bisa melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. “Kalau nantinya dalam proyek ini terdapat pelanggaran hukum, tetap kita tindak sesuai dengan undang-undang, karena penyelidikan yang dilakukan polisi ini berdasarkan laporan warga,” katanya.
Di sisi lain, Kapolres Ari Soebijanto mengakui bahwa secara teknis yang lebih paham terhadap konstruksi jembatan adalah instansi terkait. Pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan lembaga dimaksud apakah laporan pembangunan jembatan itu bermasalah ataupun tidak.(edi)
Sumber : Serambinews.com
* Kapolres Nagan Raya: Tim Kita Sudah Turun
JEURAM - Masyarakat Desa Alue Waki, Kemukiman Gunong Kong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Rabu (23/3), resmi melaporkan kasus pembangunan jembatang rangka baja yang dilaksanakan pihak rekanan di kawasan pedalaman tersebut kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan.
Pasalnya, pembangunan proyek miliaran rupiah menggunakan dana APBA tahun 2010 di bawah pengelolaan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) itu dinilai sarat rekayasa dan tak sesuai dengan spesifikasi, sehingga jembatan penghubung yang sangat dibutuhkan warga itu kini telah miring dan nyaris ambruk ke sungai.
Dalam surat yang ditandatangani Keuchik Gampong Alue Waki, Raja Sati dan pelapor TR Wandi, yang tembusannya diterima Serambi, Rabu (23/3) menyebutkan, proyek lanjutan pembangunan jembatan rangka baja di kawasan pedalaman tersebut sangat meresahkan masyarakat setempat. Pasalnya, secara kasat mata jembatan tersebut sangat tak layak, serta janggal. Tiang jembatan telah miring, bahkan di sejumlah titik jembatan, juga tak dipasang baut serta berbagai kebutuhan lainnya.
Bahkan, tulis Raja Sati dan TR Wandi, sebelum hal itu dilaporkan kepada aparat kepolisian, sekitar dua pekan lalu, pihaknya telah mempertanyakan kepada pihak rekanan mengapa hal itu bisa terjadi. Akan tetapi keluhan warga tak ditanggapi sehingga sempat terjadinya hal-hal yang tak diinginkan antara masyarakat Gunong Kong dengan pihak rekanan pelaksana pembangunan.
Apalagi di lokasi proyek tersebut, tulis mereka, sama sekali tak terdapat papan nama proyek sehingga pembangunan jembatan itu tak bisa diakses oleh masyarakat apakah telah sesuai ataupun belum. Apalagi proyek tersebut telah lama dikerjakan sejak tahun 2010 lalu dan hingga kini belum rampung.
“Karena kami ingin kejelasan, makanya kasus ini kami laporkan ke Kapolda Aceh supaya segera diturunkan tim, guna mengetahui apakah pembangunan jembatan ini telah sesuai ataupun belum sekaligus dilakukan penyelidikan,” katanya.
Turunkan tim
Secara terpisah, Kapolres Nagan Raya AKBP Drs Ari Soebijanto yang dikonfirmasi Serambi, kemarin mengaku telah mendapatkan surat laporan yang dikirimkan masyarakat dan Keuchik Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, terkait pembangunan jembatan rangka baja di wilayah pedalaman tersebut.
Kapolres mengatakan, untuk menindaklanjuti keluhan dan laporan warga itu, ia telah menurunkan tim polisi ke lapangan guna memastikan laporan masyarakat, sehingga pihaknya bisa melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. “Kalau nantinya dalam proyek ini terdapat pelanggaran hukum, tetap kita tindak sesuai dengan undang-undang, karena penyelidikan yang dilakukan polisi ini berdasarkan laporan warga,” katanya.
Di sisi lain, Kapolres Ari Soebijanto mengakui bahwa secara teknis yang lebih paham terhadap konstruksi jembatan adalah instansi terkait. Pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan lembaga dimaksud apakah laporan pembangunan jembatan itu bermasalah ataupun tidak.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 03 Mei 2011
Sekdakab Nagan Raya : Selesaikan Sengketa Tanah secara Musyawarah
Mon, Mar 21st 2011, 08:22
JEURAM - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Nagan Raya, Drs HT Zamzami TS MM, meminta kepada seluruh masyarakat di daerah itu agar menuntaskan persoalan sengketa tanah yang kini mulai marak, melalui jalur musyawarah dengan melibatkan aparatur gampong, tanpa harus melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum.
“Apabila masalah tanah ini tak bisa diselesaikan di tingkat desa, mukim atau kecamatan, barulah dibawa ke tingkat kabupaten. Dan kami selaku pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya masalah ini diselesaikan secara kepala dingin tanpa adanya konflik internal,” kata HT Zamzami kepada Serambi, Minggu (20/3).
Apalagi, tambah Zamzami, selama ini persoalan sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak perusahaan, serta antarwarga sendiri semakin sering terjadi di Nagan Raya. Karenanya, ia meminta supaya dalam menyelesaikan persoalan itu lebih baik menggunakan aparatur desa dan pemerintahan di kecamatan, sehingga semua masalah yang terjadi bisa ditangani dengan baik.(edi)
Sumber : Serambinews.com
JEURAM - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Nagan Raya, Drs HT Zamzami TS MM, meminta kepada seluruh masyarakat di daerah itu agar menuntaskan persoalan sengketa tanah yang kini mulai marak, melalui jalur musyawarah dengan melibatkan aparatur gampong, tanpa harus melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum.
“Apabila masalah tanah ini tak bisa diselesaikan di tingkat desa, mukim atau kecamatan, barulah dibawa ke tingkat kabupaten. Dan kami selaku pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya masalah ini diselesaikan secara kepala dingin tanpa adanya konflik internal,” kata HT Zamzami kepada Serambi, Minggu (20/3).
Apalagi, tambah Zamzami, selama ini persoalan sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak perusahaan, serta antarwarga sendiri semakin sering terjadi di Nagan Raya. Karenanya, ia meminta supaya dalam menyelesaikan persoalan itu lebih baik menggunakan aparatur desa dan pemerintahan di kecamatan, sehingga semua masalah yang terjadi bisa ditangani dengan baik.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 17 April 2011
Warga Gunong Kong Keluhkan Jembatan tak Berlantai
Mon, Mar 7th 2011, 08:23
JEURAM - Masyarakat Desa Alue Waki, Kemukiman Gunong Kong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, keluhan proyek pembangunan jembatan di kawasan pedamalan itu yang telah ditelantarkan kontraktor. Bahkan jembatan itu kini juga belum bisa digunakan warga karena tak ada lantainya. Akibatnya, warga terpaksa menyeberangi sungai ketika hendak menuju ke ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten.
Raja Taniansa, tokoh masyarakat Gunong Kong didampingi Dedek Azis kepada Serambi, Minggu (6/3) mengatakan, akibat jembata rangka baja itu belum ada lantai, menyebabkan warga yang tinggal di kawasan pedalaman masih leluasa melaksanakan rutinitas sehari-hari.
Menurut sumber Serambi itu, pihak rekanan proyek jembatan itu kini juga telah ditahan pihak berwajib tersandung kasus pidana. Karena itu, Raja Taniansa yang mewakili masyarakat Gunong Kong berharap kepada Pemkab Nagan Raya, supaya segera menyelesaikan pembangunan jembatan rangka baja itu, sehingga transportasi di daerah terisolir itu menjadi lancar.
Menurut Raja Taniansa, terbengkalai proyek jembatan itu dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya di desa terpencil itu, karena kurangnya pengawasan. Sehingga, pihak rekanan melaksanakan proyek sesuka hati.
Tak bayar upah
Disisi lain, kata Dedek Azis, masyarakat di Gunong Kong juga mengeluhkan dengan belum dibayarnya upah kerja oleh pihak rekanan proyek jembatan tersebut. Katanya, ketika masyarakat meminta upah kerja itu pada rekanan yang kini telah menjadi tahanan di LP Meulaboh itu, senantiasan membawa centeng untuk menakut-nakuti pekerja.
“Kami juga sudah melaporkan masalah ini ke berbagai pihak aparatur negara, namun tetap saja tak diproses, dan satu-satunya harapan kami untuk menyampaikan masalah ini melalui media massa,”katanya.(edi)
sumber : Serambinews.com
JEURAM - Masyarakat Desa Alue Waki, Kemukiman Gunong Kong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, keluhan proyek pembangunan jembatan di kawasan pedamalan itu yang telah ditelantarkan kontraktor. Bahkan jembatan itu kini juga belum bisa digunakan warga karena tak ada lantainya. Akibatnya, warga terpaksa menyeberangi sungai ketika hendak menuju ke ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten.
Raja Taniansa, tokoh masyarakat Gunong Kong didampingi Dedek Azis kepada Serambi, Minggu (6/3) mengatakan, akibat jembata rangka baja itu belum ada lantai, menyebabkan warga yang tinggal di kawasan pedalaman masih leluasa melaksanakan rutinitas sehari-hari.
Menurut sumber Serambi itu, pihak rekanan proyek jembatan itu kini juga telah ditahan pihak berwajib tersandung kasus pidana. Karena itu, Raja Taniansa yang mewakili masyarakat Gunong Kong berharap kepada Pemkab Nagan Raya, supaya segera menyelesaikan pembangunan jembatan rangka baja itu, sehingga transportasi di daerah terisolir itu menjadi lancar.
Menurut Raja Taniansa, terbengkalai proyek jembatan itu dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya di desa terpencil itu, karena kurangnya pengawasan. Sehingga, pihak rekanan melaksanakan proyek sesuka hati.
Tak bayar upah
Disisi lain, kata Dedek Azis, masyarakat di Gunong Kong juga mengeluhkan dengan belum dibayarnya upah kerja oleh pihak rekanan proyek jembatan tersebut. Katanya, ketika masyarakat meminta upah kerja itu pada rekanan yang kini telah menjadi tahanan di LP Meulaboh itu, senantiasan membawa centeng untuk menakut-nakuti pekerja.
“Kami juga sudah melaporkan masalah ini ke berbagai pihak aparatur negara, namun tetap saja tak diproses, dan satu-satunya harapan kami untuk menyampaikan masalah ini melalui media massa,”katanya.(edi)
sumber : Serambinews.com
Rabu, 13 April 2011
Lintas Meulaboh-Geumpang dan Jeuram-Takengon Terancam Putus
Longsor Semakin Parah
Fri, Mar 4th 2011, 09:13
JEURAM - Akibat terus-terusan longsor, ruas jalan provinsi di lintasan Meulaboh-Geumpang kawasan Kecamatan Sungai Mas dan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat serta ruas jalan di lintasan Jeuram-Takengon kawasan pegunungan Gunung Singgah Mata, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya kini terancam putus total.
Pasalnya, titik longsor yang berada di kedua kawasan itu hingga kini diperkirakan mencapai 50 titik, sehingga dikhawatirkan jalan tersebut akan terputus total. Pantauan Serambi, sejak Selasa-Rabu (1-2/3) kemarin di lintasan Jeuram-Takengon dan Meulaboh-Geumpang, terlihat lokasi badan jalan dikedua wilayah itu semakin memprihatinkan. Pasalnya, sebagian besar badan jalan di wilayah pedalaman tersebut menimbulkan kerusakan yang amat parah dan menyisakan badan jalan yang sngat sempit.
Wijaya, seorang pengguna jalan warga Kota Meulaboh, Aceh Barat kepada Serambi, Selasa (1/3) yang ditemui Serambi di lintasan Jeuram-Takengon mengatakan, kerusakan badan jalan di kawasan pegunungan itu kini semakin mengancam keselamatan pengguna jalan. Pasalnya, selain badan jalan yang amblas ke dalam jurang, badan jalan di kawasan itu juga dipenuhi bebatuan gunung yang jatuh ke badan jalan sehingga sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas.
Sementara itu dari Aceh Barat dilaporkan, kerusakan badan jalan di lintasan Meulaboh-Geumpang, kawasan Kecamatan Sungai Mas dan Woyla Timur hingga Rabu (2/3) kemarin juga semakin parah. Selain badan jalan yang terbelah dan berlubang di bagian sisi kanan dan kiri, ruas jalan provinsi di kawasan pedalaman itu diprediksikan akan putus dalam jangka waktu beberapa bulan mendatang, mengingat longsor badan jalan hingga kini terus terjadi dan belum ditangani pihak terkait.
Bupati Aceh Barat, H Ramli MS kepada Serambi, kemarin saat meninjau lokasi longsor di lintasan Meulaboh-Geumpang menyatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya di lokasi itu, jumlah titik longsor dan jalan terbelah dikawasan pedalaman tersebut mencapai 30 titik dengan kondisi memprihatinkan.
Bupati Ramli MS menilai pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Provinsi Aceh lamban merespon keluhan rusaknya badan jalan lintas tengah menuju Pantai Barat Selatan itu. Pasalnya, meski telah disurati, hingga kini persoalan itu juga belum ditanggapi dan terkesan dibiarkan begitu saja hingga ruas jalan itu rusak parah. Karenanya, Ramli minta kepada Pemerintah Aceh supaya tak diam saja menyikapi persoalan sara transportasi itu.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Mar 4th 2011, 09:13
JEURAM - Akibat terus-terusan longsor, ruas jalan provinsi di lintasan Meulaboh-Geumpang kawasan Kecamatan Sungai Mas dan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat serta ruas jalan di lintasan Jeuram-Takengon kawasan pegunungan Gunung Singgah Mata, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya kini terancam putus total.
Pasalnya, titik longsor yang berada di kedua kawasan itu hingga kini diperkirakan mencapai 50 titik, sehingga dikhawatirkan jalan tersebut akan terputus total. Pantauan Serambi, sejak Selasa-Rabu (1-2/3) kemarin di lintasan Jeuram-Takengon dan Meulaboh-Geumpang, terlihat lokasi badan jalan dikedua wilayah itu semakin memprihatinkan. Pasalnya, sebagian besar badan jalan di wilayah pedalaman tersebut menimbulkan kerusakan yang amat parah dan menyisakan badan jalan yang sngat sempit.
Wijaya, seorang pengguna jalan warga Kota Meulaboh, Aceh Barat kepada Serambi, Selasa (1/3) yang ditemui Serambi di lintasan Jeuram-Takengon mengatakan, kerusakan badan jalan di kawasan pegunungan itu kini semakin mengancam keselamatan pengguna jalan. Pasalnya, selain badan jalan yang amblas ke dalam jurang, badan jalan di kawasan itu juga dipenuhi bebatuan gunung yang jatuh ke badan jalan sehingga sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas.
Sementara itu dari Aceh Barat dilaporkan, kerusakan badan jalan di lintasan Meulaboh-Geumpang, kawasan Kecamatan Sungai Mas dan Woyla Timur hingga Rabu (2/3) kemarin juga semakin parah. Selain badan jalan yang terbelah dan berlubang di bagian sisi kanan dan kiri, ruas jalan provinsi di kawasan pedalaman itu diprediksikan akan putus dalam jangka waktu beberapa bulan mendatang, mengingat longsor badan jalan hingga kini terus terjadi dan belum ditangani pihak terkait.
Bupati Aceh Barat, H Ramli MS kepada Serambi, kemarin saat meninjau lokasi longsor di lintasan Meulaboh-Geumpang menyatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya di lokasi itu, jumlah titik longsor dan jalan terbelah dikawasan pedalaman tersebut mencapai 30 titik dengan kondisi memprihatinkan.
Bupati Ramli MS menilai pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Provinsi Aceh lamban merespon keluhan rusaknya badan jalan lintas tengah menuju Pantai Barat Selatan itu. Pasalnya, meski telah disurati, hingga kini persoalan itu juga belum ditanggapi dan terkesan dibiarkan begitu saja hingga ruas jalan itu rusak parah. Karenanya, Ramli minta kepada Pemerintah Aceh supaya tak diam saja menyikapi persoalan sara transportasi itu.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 07 April 2011
Protes Penyerobotan Lahan, Puluhan Warga Datangi DPRK Nagan
Tue, Feb 22nd 2011, 09:20
JEURAM - Puluhan warga dari Desa Ujong Sikuneng, Blang Baro, serta Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Senin (21/2) kemarin mendatangi gedung DPRK setempat di Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Kedatangan masyarakat ke gedung dewan tersebut guna menyampaikan keluhan mereka terkait penyerobotan lahan oleh sebuah perusahaan perkebunan asal Kota Meulaboh.
Barona, selaku perwakilan masyarakat kepada wartawan, kemarin mengatakan, protes yang dilakukan warga ke DPRK Nagan Raya itu dilakukan guna menghindari adanya hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi selama ini, warga telah berupaya menempuh penyelesaian dengan pihak perusahaan guna mencari solusi.
Akan tetapi, kata Barona, tetap saja tak tuntas sehingga mereka berinisiatif untuk mengadukan masalah itu ke DPRK setempat. Menurut Barona, pelaporan yang dilakukan warga itu terkait penyerobotan lahan masyarakat oleh pihak perusahaan perkebunan swasta yang mengklaim lahan masyarakat setempat sebagai lahan milik perusahaan itu.
Padahal, katanya, dalam sertifikat yang dimiliki pihak sebuah perusahaan tersebut tertera lahan milik perusahaan seluas 168 hektare saja dan dibuktikan dalam sertifikat. Akan tetapi kenyataan di lapangan, terangnya, lahan itu malah kembali di klaim dengan luas mencapai 280 hektare di sepanjang wilayah mencapai 3 kilometer.
Sehingga tanah masyarakat yang berada di tiga desa seperti Ujong Sikuneng, Blang Baro, serta Blang Muko telah berada dalam lahan perusahaan tersebut. “Kami tak terima dengan klaim sepihak ini, karena tanah yang diklaim ini adalam milik warga, dan bukannya milik perusahaan,” tegas Barona.
Secara terpisah, Ketua DPRK Nagan Raya, Samsuardi yang ditanyai Serambi kemarin mengaku telah mengangani keluhan masyarakat terkait penyerobotan lahan oleh sebuah perusahaan swasta asal Kota Meulaboh itu. Guna mengatasi persoalan itu, katanya, Samsuardi berjanji segera memanggil pihak perusahaan guna dipertemukan dengan masyarakat. Sehingga tak ada yang dirugikan dalam persoalan itu.(edi)
Sumber : Serambinews.com
JEURAM - Puluhan warga dari Desa Ujong Sikuneng, Blang Baro, serta Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Senin (21/2) kemarin mendatangi gedung DPRK setempat di Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Kedatangan masyarakat ke gedung dewan tersebut guna menyampaikan keluhan mereka terkait penyerobotan lahan oleh sebuah perusahaan perkebunan asal Kota Meulaboh.
Barona, selaku perwakilan masyarakat kepada wartawan, kemarin mengatakan, protes yang dilakukan warga ke DPRK Nagan Raya itu dilakukan guna menghindari adanya hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi selama ini, warga telah berupaya menempuh penyelesaian dengan pihak perusahaan guna mencari solusi.
Akan tetapi, kata Barona, tetap saja tak tuntas sehingga mereka berinisiatif untuk mengadukan masalah itu ke DPRK setempat. Menurut Barona, pelaporan yang dilakukan warga itu terkait penyerobotan lahan masyarakat oleh pihak perusahaan perkebunan swasta yang mengklaim lahan masyarakat setempat sebagai lahan milik perusahaan itu.
Padahal, katanya, dalam sertifikat yang dimiliki pihak sebuah perusahaan tersebut tertera lahan milik perusahaan seluas 168 hektare saja dan dibuktikan dalam sertifikat. Akan tetapi kenyataan di lapangan, terangnya, lahan itu malah kembali di klaim dengan luas mencapai 280 hektare di sepanjang wilayah mencapai 3 kilometer.
Sehingga tanah masyarakat yang berada di tiga desa seperti Ujong Sikuneng, Blang Baro, serta Blang Muko telah berada dalam lahan perusahaan tersebut. “Kami tak terima dengan klaim sepihak ini, karena tanah yang diklaim ini adalam milik warga, dan bukannya milik perusahaan,” tegas Barona.
Secara terpisah, Ketua DPRK Nagan Raya, Samsuardi yang ditanyai Serambi kemarin mengaku telah mengangani keluhan masyarakat terkait penyerobotan lahan oleh sebuah perusahaan swasta asal Kota Meulaboh itu. Guna mengatasi persoalan itu, katanya, Samsuardi berjanji segera memanggil pihak perusahaan guna dipertemukan dengan masyarakat. Sehingga tak ada yang dirugikan dalam persoalan itu.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 06 April 2011
Setahun Dibangun, Jalan Provinsi di Nagan Rusak
Sun, Feb 20th 2011, 08:51
JEURAM - Sepanjang 44 Km badan jalan provinsi di lintasan Kuala-Tuha Lamie, Nagan Raya, yang tuntas dibangun tahun 2010 lalu menggunakan dana dari Multi Donor Found (MDF) Rp 84 miliar, kini telah amblas dan rusak parah.
Anggota DPRK Nagan Raya, Danda Runtala, kepada Serambi, Sabtu (19/2) mengatakan, kerusakan badan jalan provinsi yang baru tuntas dibangun sejak setahun lalu itu sangat disesalkan oleh semua pihak. Pasalnya, badan jalan yang menggunakan aspal hotmix tersebut kini telah banyak yang rusak bahkan pada beberapa sisi juga telah amblas.
Akibat kerusakan jalan tersebut, menyebabkan arus transportasi ikut terganggu. “Pemerintah Aceh tak boleh tinggal diam, tapi harus segera menangani kerusakan jalan itu,”pinta Danda. Secara terpisah, Said Muhazar tokoh pemuda Kuala Tripa kepada mengakui kerusakan badan jalan provinsi itu kini semakin parah. Meski telah beberapa kali disampaikan kepada instansi terkait, ruas jalan itu tetap saja dibiarkan rusak tanpa adanya penanganan.(edi)
Sumber : Serambinews.com
JEURAM - Sepanjang 44 Km badan jalan provinsi di lintasan Kuala-Tuha Lamie, Nagan Raya, yang tuntas dibangun tahun 2010 lalu menggunakan dana dari Multi Donor Found (MDF) Rp 84 miliar, kini telah amblas dan rusak parah.
Anggota DPRK Nagan Raya, Danda Runtala, kepada Serambi, Sabtu (19/2) mengatakan, kerusakan badan jalan provinsi yang baru tuntas dibangun sejak setahun lalu itu sangat disesalkan oleh semua pihak. Pasalnya, badan jalan yang menggunakan aspal hotmix tersebut kini telah banyak yang rusak bahkan pada beberapa sisi juga telah amblas.
Akibat kerusakan jalan tersebut, menyebabkan arus transportasi ikut terganggu. “Pemerintah Aceh tak boleh tinggal diam, tapi harus segera menangani kerusakan jalan itu,”pinta Danda. Secara terpisah, Said Muhazar tokoh pemuda Kuala Tripa kepada mengakui kerusakan badan jalan provinsi itu kini semakin parah. Meski telah beberapa kali disampaikan kepada instansi terkait, ruas jalan itu tetap saja dibiarkan rusak tanpa adanya penanganan.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)