Sat, Feb 19th 2011, 09:20
JEURAM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Samsuardi, Jumat (18/2) sekitar pukul 11.00 WIB mengamuk gedung dewan setempat. Pasalnya, sejumlah pegawai termasuk Sekwan saat itu tak berada di ruangan kerja. Samsuardi yang biasa dipanggil Juragan itu marah besar, karena banyak masyarakat yang berurusan di sekretariat itu tak terlayani.
Sebelum mengamuk, Samsuardi yang sebelumnya berada di ruangan kerjanya, menerima aporan dari masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan, tapi tak terlayani karena tak ada Sekwan. Karena itu, Juragan bergegas mendatangi satu per satu ruang kerja para Kabag dan Sekwan yang dijabat oleh Husaini. Ternyata benar. Para petugas itu tidak berada di ruangan kerjanya. Sedangkan sejumlah pegawai lainnya juga keluyuran di luar kantor. Samsuardi langsung mengamuk dan sempat mengeluarkan kata-kata yang menyiratkan kekesalannya. Mengingat PNS yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi, justru tak berada di kantor untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan wewenang.
Kepada Serambi, Samsuardi mengatakan, bahwa dirinya akan meminta Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini, supaya menindak tegas para pegawai negeri sipil yang sangat malas masuk kerja itu. Karena akibat tak masuk kantor dan keluyuran di luar kantor saat jam kerja, membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terbengkalai. “Pemkab Nagan Raya harus bertindak, jangan biarkan PNS yang malas untuk tak masuk kerja, karena gaji mereka yang dibayar itu untuk melayani masyarakat, dan bukannya keluyuran dan tak masuk kantor seenaknya,”tegas Juragan. Secara terpisah, Wabup M Kasem Ibrahim, yang dikonfirmasi Serambi sore kemarin membenarkan bahwa kedisiplinan para PNS di jajaran Pemkab setempat sangat menurun dan terkesan malas dalam melaksanakan tugas. Meski telah berulang kali diperingatkan, akan tetapi prilaku para pegawai tetap tidak berobah.
Meski demikian, ia mengaku akan menindaklanjuti hal tersebut sehingga ke depan para PNS tak lagi malas dalam bekerja dan akan diberikan sanksi tegas. Menyangkut dengan tak masuknya kantor Sekwan Husaini selama ini, Wabup M Kasem mengaku pejabat tersebut untuk sementara memang tak masuk kantor dikarenakan sedang mengalami musibah, karena orangtua yang bersangkutan meninggal dunia.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 30 Maret 2011
Selasa, 29 Maret 2011
Petugas Dishutbun Akui Sulit Cegah Pembalakan Liar
Sat, Feb 19th 2011, 09:16
JEURAM - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Nagan Raya, Azman SHut, mengakui hingga kini kesulitan mencegah aksi pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung. Pasalnya, selain luas arealnya mencapai 122.000 hektare, pengawasan juga terkendala dengan terbatasnya sarana pendukung maupun topografi alam yang sulit untuk dijangkau.
Azman menjawab Serambi, Kamis (17/2) kemarin menyatakan, terkait dengan kerusakan hutan lindung akibat perambahan hutan yang kini masih terjadi, pihaknya mengaku sangat sulit untuk mendeteksinya. Pasalnya, luas areal hutan lindung yang kini dirambah oleh masyarakat di wilayah itu tak bisa dipastikan berapa luasnya.
Apalagi lahan hutan yang dirambah itu sangat sulit dijangkau mengingat topografinya yang sangat curam, sehingga menyulitkan pemantauan dan pencegahan aksi pengrusakan hutan yang dilakukan masyarakat. Bahkan secara tegas, Azman mengaku beberapa waktu lalu pihaknya beserta pihak terkait lainnya juga pernah turun ke kawasan hutan lindung guna melakukan pencegahan.
Akan tetapi, hal itu sangat sulit dilakukan dikarenakan terbatasnya peralatan dan sulitnya menjangkau lahan. “Sebenarnya tugas menjaga hutan ini bukan hanya kewajiban kami (Dishutbun), akan tetapi merupakan wewenang semua pihak guna menjaga keselamatan hutan dari ancaman kepunahan dan kerusakan,” terangnya.
Berubah jadi pemukiman
Secara terpisah, Komandan Pos Polhut Wilayah Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Zainal Abidin kepada Serambi, Kamis kemarin melaporkan, berdasarkan informasi terbaru yang ditemukan pihaknya di lapangan, sebanyak dua desa di kawasan Paya Dapat, Kecamatan Persiapan Beutong Benggala, kini telah berubah menjadi dua desa di kawasan hutan lindung akibat maraknya perusakan hutan dikawasan pedalaman tersebut.
Bahkan pihak Polhut Beutong mencatat, sebanyak dua desa masing-masing Desa Paya Dapat dan Paya Baru di Kemukiman Paya Dapat kini telah terbentuk, akibat dihuni oleh masyarakat. Padahal beberapa tahun sebelumnya, ungkap Zainal, di kawasan itu merupakan hutan lindung yang sangat lebat dan termasuk rimba raya yang dihuni oleh satwa liar maupun pepohonan besar layaknya sebuah hutan. Akan tetapi, hal itu kini telah berubah sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan mengancam keselamatan masyarakat akibat rusaknya hutan.(edi)
Sumber : Serambinews.com
JEURAM - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Nagan Raya, Azman SHut, mengakui hingga kini kesulitan mencegah aksi pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung. Pasalnya, selain luas arealnya mencapai 122.000 hektare, pengawasan juga terkendala dengan terbatasnya sarana pendukung maupun topografi alam yang sulit untuk dijangkau.
Azman menjawab Serambi, Kamis (17/2) kemarin menyatakan, terkait dengan kerusakan hutan lindung akibat perambahan hutan yang kini masih terjadi, pihaknya mengaku sangat sulit untuk mendeteksinya. Pasalnya, luas areal hutan lindung yang kini dirambah oleh masyarakat di wilayah itu tak bisa dipastikan berapa luasnya.
Apalagi lahan hutan yang dirambah itu sangat sulit dijangkau mengingat topografinya yang sangat curam, sehingga menyulitkan pemantauan dan pencegahan aksi pengrusakan hutan yang dilakukan masyarakat. Bahkan secara tegas, Azman mengaku beberapa waktu lalu pihaknya beserta pihak terkait lainnya juga pernah turun ke kawasan hutan lindung guna melakukan pencegahan.
Akan tetapi, hal itu sangat sulit dilakukan dikarenakan terbatasnya peralatan dan sulitnya menjangkau lahan. “Sebenarnya tugas menjaga hutan ini bukan hanya kewajiban kami (Dishutbun), akan tetapi merupakan wewenang semua pihak guna menjaga keselamatan hutan dari ancaman kepunahan dan kerusakan,” terangnya.
Berubah jadi pemukiman
Secara terpisah, Komandan Pos Polhut Wilayah Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Zainal Abidin kepada Serambi, Kamis kemarin melaporkan, berdasarkan informasi terbaru yang ditemukan pihaknya di lapangan, sebanyak dua desa di kawasan Paya Dapat, Kecamatan Persiapan Beutong Benggala, kini telah berubah menjadi dua desa di kawasan hutan lindung akibat maraknya perusakan hutan dikawasan pedalaman tersebut.
Bahkan pihak Polhut Beutong mencatat, sebanyak dua desa masing-masing Desa Paya Dapat dan Paya Baru di Kemukiman Paya Dapat kini telah terbentuk, akibat dihuni oleh masyarakat. Padahal beberapa tahun sebelumnya, ungkap Zainal, di kawasan itu merupakan hutan lindung yang sangat lebat dan termasuk rimba raya yang dihuni oleh satwa liar maupun pepohonan besar layaknya sebuah hutan. Akan tetapi, hal itu kini telah berubah sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan mengancam keselamatan masyarakat akibat rusaknya hutan.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 22 Maret 2011
HGU Perusahaan Perkebunan di Nagan Harus Diukur Ulang
Thu, Feb 10th 2011, 08:17
JEURAM-Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini diberikan pemerintah kabupaten Nagan Raya kepada investor bidang perkebunan di wilayah itu harus segera diukur ulang. Karena sebagian besar perusahaan perkebunan yang telah mengantongi izin HGU mencapai ribuan hingga belasa ribu hektare, kini tak lagi memperhatikan hak lahan yang diberikan pemkab, akan tetapi telah ikut merugikan masyarakat dengan cara menyeroboti lahan warga yang selama ini telah dimiliki.
Ketua DPRK Nagan Raya, Samsuardi usai menemui Kasubdit HGU Badan Pertanahan Pusat di Jakarta, Siyadi dan Edi Sulistono yang mengubungi Serambi, Rabu (9/2) kemarin via telepon selular menyatakan, berdasarkan hasil pelaporan yang dilakukan pihaknya, dalam kesimpulan rapat diputuskan bahwa HGU yang saat ini dimiliki perusahaan perkebunan besar di Nagan Raya memang harus diukur ulang.
Lahan yang selama ini telah diberikan oleh Pemkab Nagan Raya tak salah digunakan oleh pihak perusahaan sehingga kerap menimbulkan konflik di wilayah itu. apalagi selama ini, kata Samsuardi, masyarakat sering terlibat sengketa dengan pengelola perkebunan akibat klaim lahan sepihak tanpa adanya penyelesaian apa pun.
Karena itu, Samsuardi meminta kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf maupun Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini untuk sementara waktu menunda pemberian izin HGU kepada pihak perusahaan perkebunan, sebelum pengukuran ulang HGU itu tuntas dilakukan. (edi)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 14 Maret 2011
Turbin PLTU Kembali Rusak, Nagan dan Aceh Barat Gelap
Mon, Jan 31st 2011, 08:59
JEURAM - Akibat kerusakan pada bagian turbin pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Kuta Makmue, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, PLN akan memberlakukan pemadaman bergilir untuk pelanggan di Nagan Raya dan Aceh Barat mulai pukul 18.00 WIB-pukul 23.00 WIB.
Manajer PT PLN Cabang Meulaboh, H Nahwaluddin menjawab Serambi, Minggu (30/1) mengatakan, pemadaman listrik secara bergilir itu dilakukan pada malam hari karena setelah turbin rusak terjadi kekurangan daya mencapai 3 Mw. Katanya, pemadaman bergilir itu meliputi wilayah Nagan Raya dan Aceh Barat selama dua pekan (29 Januari-14 Februari) mendatang.
Apalagi, tambah Nahwaluddin, PLTD Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, sebagian masih berada dalam tahap pemeliharaan. Sedangkan empat unit mesin pembangkit listrik lainnya yang seharusnya telah tiba di Meulaboh, hingga kini masih berada di dalam perjalanan.
Karena itu, Nahwaluddin meminta kepada seluruh masyarakat supaya memaklumi hal itu. Namun ia juga mengaku bahwa pihaknya berusaha mempersempit areal pemadaman, sehingga suplai listrik kepada pelanggan bisa lebih maksimal.(edi)
Sumber : Serambinews.com
JEURAM - Akibat kerusakan pada bagian turbin pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Kuta Makmue, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, PLN akan memberlakukan pemadaman bergilir untuk pelanggan di Nagan Raya dan Aceh Barat mulai pukul 18.00 WIB-pukul 23.00 WIB.
Manajer PT PLN Cabang Meulaboh, H Nahwaluddin menjawab Serambi, Minggu (30/1) mengatakan, pemadaman listrik secara bergilir itu dilakukan pada malam hari karena setelah turbin rusak terjadi kekurangan daya mencapai 3 Mw. Katanya, pemadaman bergilir itu meliputi wilayah Nagan Raya dan Aceh Barat selama dua pekan (29 Januari-14 Februari) mendatang.
Apalagi, tambah Nahwaluddin, PLTD Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, sebagian masih berada dalam tahap pemeliharaan. Sedangkan empat unit mesin pembangkit listrik lainnya yang seharusnya telah tiba di Meulaboh, hingga kini masih berada di dalam perjalanan.
Karena itu, Nahwaluddin meminta kepada seluruh masyarakat supaya memaklumi hal itu. Namun ia juga mengaku bahwa pihaknya berusaha mempersempit areal pemadaman, sehingga suplai listrik kepada pelanggan bisa lebih maksimal.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 07 Maret 2011
Gubernur Rekom Tiga Kecamatan Baru di Nagan
Sat, Jan 29th 2011, 10:07
JEURAM - Keinginan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya untuk melahirkan tiga kecamatan baru di wilayah itu kini hampir tercapai. Pasalnya, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada tanggal 12 Januari 2011 lalu telah mengirimkan surat rekomendasi untuk pemekaran kecamatan di wilayah itu yang dituangkan dalam surat Nomor: 138.3/737 tentang pembentukan kecamatan. Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini, kepada wartawan, Kamis (27/1) di Suka Makmue mengatakan, dengan keluarnya surat rekomendasi tersebut, diharapkan pembentukan tiga kecamatan baru seperti Kecamatan Tripa, Seuneuam, serta Beutong Benggala akan segera terwujud. Mengingat dengan adanya rekomendasi itu semua persyaratan untuk pemekaran kecamatan bisa segera dilakukan pembahasan di DPRK setempat.
Menurutnya, penyebab terjadinya kendala pemekaran tiga kecamatan baru di Nagan Raya tersebut dikarenakan belum adanya rekomendasi Gubernur Aceh. Dengan adanya rekomendasi itu, diharapkan ketiga kecamatan yang akan segera lahir itu bisa memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus meningkatkan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan pedalaman.(edi)
Sumber : Serambinews.com
JEURAM - Keinginan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya untuk melahirkan tiga kecamatan baru di wilayah itu kini hampir tercapai. Pasalnya, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada tanggal 12 Januari 2011 lalu telah mengirimkan surat rekomendasi untuk pemekaran kecamatan di wilayah itu yang dituangkan dalam surat Nomor: 138.3/737 tentang pembentukan kecamatan. Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini, kepada wartawan, Kamis (27/1) di Suka Makmue mengatakan, dengan keluarnya surat rekomendasi tersebut, diharapkan pembentukan tiga kecamatan baru seperti Kecamatan Tripa, Seuneuam, serta Beutong Benggala akan segera terwujud. Mengingat dengan adanya rekomendasi itu semua persyaratan untuk pemekaran kecamatan bisa segera dilakukan pembahasan di DPRK setempat.
Menurutnya, penyebab terjadinya kendala pemekaran tiga kecamatan baru di Nagan Raya tersebut dikarenakan belum adanya rekomendasi Gubernur Aceh. Dengan adanya rekomendasi itu, diharapkan ketiga kecamatan yang akan segera lahir itu bisa memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus meningkatkan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan pedalaman.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Pemkab Nagan Gelar Mutasi, Enam Pejabat Nonjob
Fri, Jan 28th 2011, 09:11
JEURAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Kamis (27/1) kemarin kembali menggelar mutasi dengan melantik sejumlah pejabat baru di Aula Setdakab setempat. Dalam mutasi itu, lima pejabat diantaranya tidak dapat jabatan (nonjob), yakni Kepala Badan Penanaman Modal dan Usaha Daerah (BPMPUD), Dra Hj Cut Intan Mala, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir Mahmud, Kepala Dinas Tata Kota, H Ir Arkam, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, H Bahtiar SE, Kadis Bina Marga Ir Ardi Martha, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Munawar Khalil SE.
Ekses dari mutasi yang digulirkan itu, telah menyebabkan kosongnya enam kepala SKPK di jajaran Pemkab Nagan Raya dikarenakan belum adanya pejabat definitif, diantaranya Dinas Tata Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertambangan dan Energi.
Kepada sejumlah wartawan, Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini mengatakan, mutasi yang dilakukan itu merupakan bagian dari penyegaran yang dilakukan pemkab setempat untuk meningkatkan kembali kinerja aparatur pemerintahan, sehingga diharapkan menjadi lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan.
Disisi lain, terhadap masih lowongnya enam SKPK di wilayah itu, secara tegas T Zulkarnaini menyatakan, sejauh ini masih melakukan evaluasi sejumlah pejabat untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut. Apalagi selama ini, pejabat yang dibutuhkan untuk ditempatkan di enam SKPK yang lowong itu masih sangat terbatas, karenan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki.(edi)
Sumber : Serambinews.com
JEURAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Kamis (27/1) kemarin kembali menggelar mutasi dengan melantik sejumlah pejabat baru di Aula Setdakab setempat. Dalam mutasi itu, lima pejabat diantaranya tidak dapat jabatan (nonjob), yakni Kepala Badan Penanaman Modal dan Usaha Daerah (BPMPUD), Dra Hj Cut Intan Mala, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir Mahmud, Kepala Dinas Tata Kota, H Ir Arkam, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, H Bahtiar SE, Kadis Bina Marga Ir Ardi Martha, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Munawar Khalil SE.
Ekses dari mutasi yang digulirkan itu, telah menyebabkan kosongnya enam kepala SKPK di jajaran Pemkab Nagan Raya dikarenakan belum adanya pejabat definitif, diantaranya Dinas Tata Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertambangan dan Energi.
Kepada sejumlah wartawan, Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini mengatakan, mutasi yang dilakukan itu merupakan bagian dari penyegaran yang dilakukan pemkab setempat untuk meningkatkan kembali kinerja aparatur pemerintahan, sehingga diharapkan menjadi lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan.
Disisi lain, terhadap masih lowongnya enam SKPK di wilayah itu, secara tegas T Zulkarnaini menyatakan, sejauh ini masih melakukan evaluasi sejumlah pejabat untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut. Apalagi selama ini, pejabat yang dibutuhkan untuk ditempatkan di enam SKPK yang lowong itu masih sangat terbatas, karenan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Pemkab Nagan Bentuk Tim Penuntasan Tapal Batas
Terkait Penyanderaan Alat Berat
Fri, Jan 28th 2011, 09:13
JEURAM - Untuk menghindari meluasnya konflik di kalangan masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan di kawasan Ujong Krueng, Kecamatan Darul Makmur, kini Pemkab Nagan Raya telah membentuk tim penuntasan tapal batas kecamatan antara Darul Makmur dan Tadu Raya.
Sekda Nagan Raya, Drs HT Zamzami TS MM kepada Serambi, Kamis (27/1) kemarin mengatakan, persoalan yang kini terjadi di lima desa seperti Desa Lamie, Panton Pange, Ujong Krueng, Mon Dua, serta Neubok Yee PP memang secepatnya harus dituntaskan, guna mengantisipasi munculnya persoalan baru.
Menurut Zamzami, untuk mengatasi hal itu, Pemkab Nagan Raya telah membentuk tim khusus yang nantinya berperan untuk membahas berbagai persoalan di kalangan masyarakat, sekaligus melakukan langkah maupun musyawarah terhadap penuntasan soal batas kecamatan yang kini belum tuntas. “Intinya Pemkab Nagan Raya tetap menanggapi keluhan masyarakat ini, dan kami minta kepada warga untuk bersabar dan tak melakukan aksi yang berakibat pada pelanggaran hukum,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 400 warga yang berasal dari lima desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB hingga Rabu dini hari pukul 01.00 WIB (25-26/1) kemarin menyandera satu unit alat berat di kawasan Desa Ujong Krueng.
Pasalnya, lahan seluas ribuan hektare yang selama ini diklaim oleh masyarakat yang merupakan tanah warga yang digunakan untuk bercocok tanam dan digunakan sebagai lahan pertanian, digarap oleh sebuah perusahaan swasta yang menggunakan izin dari Pemkab setempat. Akibatnya, warga yang yang selama ini telah melarang aktivitas penggarapan lahan itu terpaksa menyandera sebuah alat berat supaya aktivitas itu segera dihentikan.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Jan 28th 2011, 09:13
JEURAM - Untuk menghindari meluasnya konflik di kalangan masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan di kawasan Ujong Krueng, Kecamatan Darul Makmur, kini Pemkab Nagan Raya telah membentuk tim penuntasan tapal batas kecamatan antara Darul Makmur dan Tadu Raya.
Sekda Nagan Raya, Drs HT Zamzami TS MM kepada Serambi, Kamis (27/1) kemarin mengatakan, persoalan yang kini terjadi di lima desa seperti Desa Lamie, Panton Pange, Ujong Krueng, Mon Dua, serta Neubok Yee PP memang secepatnya harus dituntaskan, guna mengantisipasi munculnya persoalan baru.
Menurut Zamzami, untuk mengatasi hal itu, Pemkab Nagan Raya telah membentuk tim khusus yang nantinya berperan untuk membahas berbagai persoalan di kalangan masyarakat, sekaligus melakukan langkah maupun musyawarah terhadap penuntasan soal batas kecamatan yang kini belum tuntas. “Intinya Pemkab Nagan Raya tetap menanggapi keluhan masyarakat ini, dan kami minta kepada warga untuk bersabar dan tak melakukan aksi yang berakibat pada pelanggaran hukum,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 400 warga yang berasal dari lima desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB hingga Rabu dini hari pukul 01.00 WIB (25-26/1) kemarin menyandera satu unit alat berat di kawasan Desa Ujong Krueng.
Pasalnya, lahan seluas ribuan hektare yang selama ini diklaim oleh masyarakat yang merupakan tanah warga yang digunakan untuk bercocok tanam dan digunakan sebagai lahan pertanian, digarap oleh sebuah perusahaan swasta yang menggunakan izin dari Pemkab setempat. Akibatnya, warga yang yang selama ini telah melarang aktivitas penggarapan lahan itu terpaksa menyandera sebuah alat berat supaya aktivitas itu segera dihentikan.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Pemkab Nagan Bentuk Tim Penuntasan Tapal Batas
Terkait Penyanderaan Alat Berat
Fri, Jan 28th 2011, 09:13
JEURAM - Untuk menghindari meluasnya konflik di kalangan masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan di kawasan Ujong Krueng, Kecamatan Darul Makmur, kini Pemkab Nagan Raya telah membentuk tim penuntasan tapal batas kecamatan antara Darul Makmur dan Tadu Raya.
Sekda Nagan Raya, Drs HT Zamzami TS MM kepada Serambi, Kamis (27/1) kemarin mengatakan, persoalan yang kini terjadi di lima desa seperti Desa Lamie, Panton Pange, Ujong Krueng, Mon Dua, serta Neubok Yee PP memang secepatnya harus dituntaskan, guna mengantisipasi munculnya persoalan baru.
Menurut Zamzami, untuk mengatasi hal itu, Pemkab Nagan Raya telah membentuk tim khusus yang nantinya berperan untuk membahas berbagai persoalan di kalangan masyarakat, sekaligus melakukan langkah maupun musyawarah terhadap penuntasan soal batas kecamatan yang kini belum tuntas. “Intinya Pemkab Nagan Raya tetap menanggapi keluhan masyarakat ini, dan kami minta kepada warga untuk bersabar dan tak melakukan aksi yang berakibat pada pelanggaran hukum,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 400 warga yang berasal dari lima desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB hingga Rabu dini hari pukul 01.00 WIB (25-26/1) kemarin menyandera satu unit alat berat di kawasan Desa Ujong Krueng.
Pasalnya, lahan seluas ribuan hektare yang selama ini diklaim oleh masyarakat yang merupakan tanah warga yang digunakan untuk bercocok tanam dan digunakan sebagai lahan pertanian, digarap oleh sebuah perusahaan swasta yang menggunakan izin dari Pemkab setempat. Akibatnya, warga yang yang selama ini telah melarang aktivitas penggarapan lahan itu terpaksa menyandera sebuah alat berat supaya aktivitas itu segera dihentikan.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Jan 28th 2011, 09:13
JEURAM - Untuk menghindari meluasnya konflik di kalangan masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan di kawasan Ujong Krueng, Kecamatan Darul Makmur, kini Pemkab Nagan Raya telah membentuk tim penuntasan tapal batas kecamatan antara Darul Makmur dan Tadu Raya.
Sekda Nagan Raya, Drs HT Zamzami TS MM kepada Serambi, Kamis (27/1) kemarin mengatakan, persoalan yang kini terjadi di lima desa seperti Desa Lamie, Panton Pange, Ujong Krueng, Mon Dua, serta Neubok Yee PP memang secepatnya harus dituntaskan, guna mengantisipasi munculnya persoalan baru.
Menurut Zamzami, untuk mengatasi hal itu, Pemkab Nagan Raya telah membentuk tim khusus yang nantinya berperan untuk membahas berbagai persoalan di kalangan masyarakat, sekaligus melakukan langkah maupun musyawarah terhadap penuntasan soal batas kecamatan yang kini belum tuntas. “Intinya Pemkab Nagan Raya tetap menanggapi keluhan masyarakat ini, dan kami minta kepada warga untuk bersabar dan tak melakukan aksi yang berakibat pada pelanggaran hukum,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 400 warga yang berasal dari lima desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB hingga Rabu dini hari pukul 01.00 WIB (25-26/1) kemarin menyandera satu unit alat berat di kawasan Desa Ujong Krueng.
Pasalnya, lahan seluas ribuan hektare yang selama ini diklaim oleh masyarakat yang merupakan tanah warga yang digunakan untuk bercocok tanam dan digunakan sebagai lahan pertanian, digarap oleh sebuah perusahaan swasta yang menggunakan izin dari Pemkab setempat. Akibatnya, warga yang yang selama ini telah melarang aktivitas penggarapan lahan itu terpaksa menyandera sebuah alat berat supaya aktivitas itu segera dihentikan.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 06 Maret 2011
Ke Wilayah Tengah via Jeuram dan Bireuen Mengkhawatirkan
* Longsor dan Terancam Putus
Thu, Jan 27th 2011, 10:46
Sebuah mobil pikup melintas di ruas jalan provinsi Jeuram-Takengon kawasan puncak Gunung Singgah Mata, Kecamatan Beutong, Nagan Raya, yang terancam putus total akibat longsor dan runtuhan batu gunung yang sangat membahayakan pengguna jalan. Foto direkam Senin (24/1).SERAMBI/DEDI ISKANDAR
JEURAM - Ruas jalan ke zona tengah Aceh, yaitu ke Bener Meriah dan Aceh Tengah--baik melalui Jeuram (Nagan Raya) maupun dari Bireuen semakin mengkhawatirkan karena titik-titik longsor, amblas, dan lumpur semakin parah.
Lintasan Jeuram-Takengon melalui pegunungan Singgah Mata, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya semakin parah akibat banyaknya bongkahan batu gunung yang berjatuhan ke badan jalan. Bahkan ruas jalan alternatif itu terancam putus total karena longsor terus terjadi di sejumlah titik.
Hingga kini, sepanjang 3,5 kilometer badan jalan di kawasan pegunungan hutan lindung tersebut masih berlumpur karena belum diaspal. Akibatnya, setiap musim hujan, pengguna jalan harus berjibaku di kubangan lumpur. “Kondisi ruas jalan itu seperti kawasan tak bertuan,” kata Samsul Bahri, seorang warga Kecamatan Seunagan kepada Serambi, Rabu (26/1).
Menurut Samsul, ruas jalan itu bukan saja untuk kepentingan mobilisasi barang dan orang antar-kabupaten tetapi juga jalur penting bagi masyarakat di Beutong Ateuh. Jika jalur itu putus, warga Beutong Ateuh dipastikan terisolir.
Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini menyatakan pihaknya telah berulang kali meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas BMCK segera menangani persoalan jalan Jeuram-Takengon mengingat ruas jalan itu sangat strategis bagi masyarakat antar-kabupaten.
Via Bireuen
Lintasan ke wilayah tengah Aceh via Bireuen juga semakin mengkhawatirkan. Selain terdapat titik longsor yang belum diperbaiki, belasan titik lainnya rusak parah, sempit, dan amblas sehingga sangat membahayakan pengguna jalan.
Bupati Bireuen, Nurdin Abdul Rahman kepada Serambi, Rabu (26/1) mengatakan, pihaknya mengharapkan Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius untuk penanganan ruas jalan Bireuen-Bener Meriah-Aceh Tengah.
Kondisi ruas jalan tersebut semakin mengkhawatirkan apalagi setelah terjadinya longsor badan jalan di Km 26 dan sejumlah titik lainnya sejak akhir Desember 2010.(edi/yus)
sumber : Serambinews.com
Thu, Jan 27th 2011, 10:46
Sebuah mobil pikup melintas di ruas jalan provinsi Jeuram-Takengon kawasan puncak Gunung Singgah Mata, Kecamatan Beutong, Nagan Raya, yang terancam putus total akibat longsor dan runtuhan batu gunung yang sangat membahayakan pengguna jalan. Foto direkam Senin (24/1).SERAMBI/DEDI ISKANDAR
JEURAM - Ruas jalan ke zona tengah Aceh, yaitu ke Bener Meriah dan Aceh Tengah--baik melalui Jeuram (Nagan Raya) maupun dari Bireuen semakin mengkhawatirkan karena titik-titik longsor, amblas, dan lumpur semakin parah.
Lintasan Jeuram-Takengon melalui pegunungan Singgah Mata, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya semakin parah akibat banyaknya bongkahan batu gunung yang berjatuhan ke badan jalan. Bahkan ruas jalan alternatif itu terancam putus total karena longsor terus terjadi di sejumlah titik.
Hingga kini, sepanjang 3,5 kilometer badan jalan di kawasan pegunungan hutan lindung tersebut masih berlumpur karena belum diaspal. Akibatnya, setiap musim hujan, pengguna jalan harus berjibaku di kubangan lumpur. “Kondisi ruas jalan itu seperti kawasan tak bertuan,” kata Samsul Bahri, seorang warga Kecamatan Seunagan kepada Serambi, Rabu (26/1).
Menurut Samsul, ruas jalan itu bukan saja untuk kepentingan mobilisasi barang dan orang antar-kabupaten tetapi juga jalur penting bagi masyarakat di Beutong Ateuh. Jika jalur itu putus, warga Beutong Ateuh dipastikan terisolir.
Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini menyatakan pihaknya telah berulang kali meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas BMCK segera menangani persoalan jalan Jeuram-Takengon mengingat ruas jalan itu sangat strategis bagi masyarakat antar-kabupaten.
Via Bireuen
Lintasan ke wilayah tengah Aceh via Bireuen juga semakin mengkhawatirkan. Selain terdapat titik longsor yang belum diperbaiki, belasan titik lainnya rusak parah, sempit, dan amblas sehingga sangat membahayakan pengguna jalan.
Bupati Bireuen, Nurdin Abdul Rahman kepada Serambi, Rabu (26/1) mengatakan, pihaknya mengharapkan Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius untuk penanganan ruas jalan Bireuen-Bener Meriah-Aceh Tengah.
Kondisi ruas jalan tersebut semakin mengkhawatirkan apalagi setelah terjadinya longsor badan jalan di Km 26 dan sejumlah titik lainnya sejak akhir Desember 2010.(edi/yus)
sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)